NASIONAL

Ekonomi Indonesia Berkembang, Namun Terjadi Kesenjangan

Tahun 2019 berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembayaran utang tahun 2019  cukup berat lantaran utang pemerintah yang jatuh tempo di tahun tersebut cukup besar.

“Tahun 2019 berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta

Prediksi yang dikemukakan oleh Sri Mulyani Desember 2019 lalu di Tribunnews.com, menyebutkan, jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun. Walau demikian dia menegaskan, pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.

 Sri Mulyani juga pun membeberkan defisi APBN yang terus mengalami penurunan terhadap GDP. Pada tahun 2015, deficit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen dari GDP senilai Rp 298,5 triliun. Angka ini perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, dan kembali turun pada 2017 menjadi 2,15 persen. Target defisit APBN pada 2018 pun turun menjadi 2,12 persen.

 “Kelihatan bahwa trennya yang mendekati nol dari yang tadinya pernah mencapai 2,59 persen yang terdalam di tahun 2015, itu dikarenakan tahun itu harga komoditas jatuh sehingga counter fiskal hingga defisit,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pada RAPBN 2019 ini, defisit akan diperkirakan di 1,8 persen terhadap GDP. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit paling kecil yang pernah terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari PDB. “Hanya untuk menggambarkan betapa kerennya berubah sama sekali,” ujar dia.

Ekonomi Baik

Sedangkan CNBC Indonesia menyampaikan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan update terkini terkait perekonomian Indonesia memasuki kuartal pertama tahun 2019 ini. Berbekal dari indikator positif di berbagai sektor perekonomian tahun 2018, serta ketegangan ekonomi global yang mulai berkurang, Perry optimis dapat melalui tahun politik ini dengan baik.

Usai menunaikan sholat Jumat, ada tiga poin kondisi ekonomi Indonesia di Bulan Januari 2019 yang disampaikan Perry pada awak media. Pertama, Perry menjelaskan kalau inflasi tetap rendah sampai minggu ketiga bulan ini, sebesar 0,5% month to month (mtm) atau 3% year on year (yoy).

Perry juga menjelaskan kalau harga komoditas masih normal, meski ada sedikit kenaikkan pada harga bawang merah, daging ayam ras, tomat sayur, dan emas.

“Secara keseluruhan inflasi tetap rendah dan terkendali. Inflasi tahun 2019 bisa di bawah titik tengah sasaran yang sebesar 3,5% plus minus 1%. Jadi memang ada kemungkinan inflasi di bawah itu,” jelas Perry, Jumat (18/1/2019) lalu.

Kedua, Perry mengungkapkan kalau aliran masuk modal asing terus berlanjut. Di Bulan Desember 2018 aliran masuk modal asing sebesar US$ 1,9 miliar. Sementara itu, sampai tanggal 17 Januari 2019 ini secara keseluruhan inflow sudah berjumlah Rp 14,75 triliun year to date. Aliran masuk modal asing ini terdiri dari SBN sebesar Rp 11,48 triliun, dan saham sebesar Rp 3,21 triliun.

“Ini membuktikan confidence investor global terhadap Indonesia kuat. Investor merespon baik kebijakan BI, OJK, dan pemerintah. Prospek ekonomi ke depan tentu akan lebih baik, di mana stabilitas terjaga, current account defisit juga menurun.”

“Premiere risk dari pasar keuangan global dari indikator CDS, yakni selisih suku bunga obligsi pemerintah dengan US treasury, sekarang turun menjadi 124,1 spreadnya, padahal sebelumnya 126,3. Ini menunjukkan kalau confidence terlihat,” sambungnya.

Terakhir, Perry menegaskan kalau nilai tukar rupiah bergerak stabil, seiring dengan mekanisme pasar yang berjalan baik, termasuk transaksi domestik non delivery forward (DNDF).

“Ada beberapa faktor yang mendukung kestabilan nilai tukar rupiah, seperti respon pemerintah menurunkan CAD, kemudian masuknya aliran modal asing yang menambah supply di pasar valas, dan mekanisme pasar yang kami sampaikan tadi.”

Agar menjaga perekonomian 2019 tetap stabil dan menguat, BI akan terus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lain, seperti OJK, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan kemeterian-lembaga terkait lainnya.

Kesulitan Terjadi

Lalu, sebuan analisa dari laman DW.Com, Selama 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh dua kali lipat dan kini mencapai volume 932 miliar dolar AS. Namun dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Indonesia masih tertinggal jauh dalam pembangunan infrastruktur. Sementara 28 juta penduduknya masih hidup dalam kemiskinan.

Jika dicermati secara lebih mendalam, perekonomian Indonesia belum benar-benar bangkit secara merata: pertumbuhan kredit tetap kecil. Gambaran ini jadi lebih kompleks jika ditinjau perbedaan besar dalam angka pertumbuhan di berbagain kawasan, dengan variasi tingkat pertumbuhan antara negatif sampai lebih dari 7 persen.

“Ini adalah kawasan ekonomi yang cukup besar dengan banyak potensi, tapi yang penting adalah bagaimana mencapai pertumbuhan berkelanjutan pada tingkat yang relatif tinggi. Ini lebih penting daripada indikator-indikator ekonomi makro, ” kata Euben Paracuelles, pakar ekonomi di Nomura Holdings Inc. Singapura.

Pertumbuhan berkelanjutan

Mempertahankan tingkat pertumbuhan memang sangat penting untuk dapat menarik minat investor asing. 20 tahun setelah krisis keuangan Asia yang juga mengguncang Indonesia, cadangan devisa kini mencapai rekor tertinggi dengan 129 miliar dolar AS. Arus masuk di pasar obligasi juga mendekati angka rekor.

S&P Global Ratings pada Mei lalu bergabung dengan dua perusahaan pemeringkat utama lainnya dalam memberikan status “investment grade” untuk Indonesia, sebuah imbalan positif pada politik anggaran yang lebih hati-hati. Mata uang Rupiah tahun ini berhasil dipertahankan stabil, bahkan menguat 2,3 persen terhadap dolar AS dibanding pada 2016.

Trend ini “menandakan bagaimana Indonesia sekarang naik menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah,” kata Perry Warjiyo, wakil gubernur di Bank Indonesia. “Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perkembangan itu juga menandakan dasar-dasar ekonomi yang cukup kuat dan tangguh,” tandasnya.

Gap Infrastruktur

Program pembangunan pemerintahan Jokowi saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur: jalan, jalur kereta api dan pelabuhan laut serta udara. Targetnya adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018, sasaran tertinggi dalam lima tahun.

Tapi defisit infrastruktur masih sangat besar. Bank Dunia memperkirakan ada defisit infrastruktur senilair 1,5 triliun US Dolar Berarti, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan tetap perlu pinjaman dari luar negeri senilai 500 miliar US Dolar setiap tahun.

Karena minimnya investasi sebelum era Jokowi, tingkat pertumbuhan belanja pemerintah per kapita di Indonesia jauh lebih rendah dibanding Vietnam, China, India dan Malaysia, kata Bank Dunia. Investasi publik tumbuh hanya setengah dari laju ekonomi dari tahun 2005 sampai 2015. Kualitas infrastruktur juga jauh tertinggal dari wilayah dan pasar negara berkembang lainnya

Tekanan Anggaran

Penerimaan pajak Indonesia sebagai pangsa PDB juga tetap menjadi salah satu yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Menurut perkiraan OECD angkanya hanya 12 persen pada tahun 2015. Lalu turun lagi menjadi hanya 10,3 persen, hal yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bulan Juli mengeluarkan pernyataan bahwa pendapatan dari pajak begitu “rendah dan tidak dapat diterima.”

Menkeu Sri Mulyani ingin mendongkrak pendapatan pajak hingga mencapai rasio 16 persen sampai 2019, sebuah target yang dinilai ambisius. Melalui program amnesti pajak yang berakhir tahun ini, pemerintah berhasil meraup senilai lebih dari 11 miliar US Dolar dari pembayaran denda amnesti pajak.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, ada beberapa kemajuian, namun masih terdapat sekitar 28 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan resmi adalah 10,6 persen pada bulan Maret, atau hanya 0,2 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Bank Dunia mengatakan, sejumlah besar penduduk tetap rentan terhadap guncangan ekonomi. Lebih 60 juta orang berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Sementara upah bulanan rata-rata naik 24 persen sampai Februari tahun ini, dengan kecenderungan timpang, karena kelompok pendapatan yang lebih tinggi mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada kelompok berpenghasilan rendah.

Editor: Bangun Lubis

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close